Reaksi Netizen Movei and Mp3

www.reaksinetizen.com - Nafsu memang jika tidak bisa di kendalikan akan berakibat petaka dan bencana baik untuk dirinya maupun orang disekitarnya, seperti kejadi n berikut ini : Entah apa yang merasuki fikiran Antonius Batee (53) warga Dusun II Aek Lobu, Desa Danau Pandan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Dengan sebilah pisau pemotong nilam ia tega menggorok leher putinya di dalam kamar. Namun aksi kejahatan itu harus ditebusnya dibalik jeruji besi. Setelah menempuh perjalanan sekitar lima jam dari TKP, polisi berhasil mengamankan pelaku ke Mapolsek Pinangsori pada Jumat (29/9) dini hari sekitar pukul 1.00 WIB. Antonius pun langsung diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik. Peristiwa keji ini terjadi beberapa bulan yang lalu di dalam sebuah rumah yang terletak di sebuah desa di puncak pebukitan Danau Pandan. Informasi yang diperoleh menyebutkan, Pada hari Senin tepatnya tanggal 17 April 2017 lalu sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu Safrid...

www.reaksinetizen.com - Setiap orang tua mengharapkan anaknya untuk bersekolah dengan benar dan bisa menjadi kebanggan bagi orang tuanya, namun tidak dengan kejadian ini. Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama di Bogor mengalami mabuk berat setelah menenggak minuman keras. Aksi mabuknya yang berteriak dan berguling diatas tanah pun menjadi tontonan warga di Beverly Sentul City. Videonya pun beredar luas di media sosial pada Jumat (29/9) siang. Video dan foto siswi yang terngah mabuk dan beredar tersebut menuai sejumlah tanggapan. Berbagai komentar dan tanggapan atas peristiwa tersebut pun bermunculan. Tak sedikit netizen yang mengkritik warga disana karena merekam dan mengabadikan kejadian itu. Netizen berkomentar, seharusnya korban langsung ditolong, bukan dibiarkan berguling-guling di tanah. Saat dikonfirmasi, AKP Ita pun meminta untuk menunggu, agar peristiwa tersebut dipastikan dulu kepada jajarannya Polsek Babakan Madang. Selanjutnya AK pita punmenyampa...

foto : Facebook/@Missgrandinternational www.reaksinetizen.com  - Malaysia dan Indonesia sebagai tetangga satu rumpun mempunyai banyak persamaan dalam hal budaya. Sayangnya, banyak budaya Indonesia yang diklaim menjadi milik Malaysia. Mulai dari Reog Ponorogo, Cendol, dan bahkan artis seperti Agnez Mo dan Raisa. Yang terbaru, Kebudayaan Kuda Kepang ternyata menjadi tema dalam kostum nasional Miss Grand Malaysia. Kostum berjudul "Kuda Warisan" ini menuai kontroversi karena kemiripannya dengan budaya jawa ini. kostum ini dipakai untuk mempromosikan kebudayaan Malaysia sebagai kostum nasional.  Kostum   ini  dibawakan oleh Sanjeda John yang  merupakan  Miss Grand Malaysia 2017. foto : Facebook/@Missgrandinternational Dalam postingannya, Kementerian pariwisata Malaysia sudah mengklarifikasi bahwa kostum tersebut memang terinspirasi dari budaya Jawa. Dia menyebut komunitas jawa yang ada di Johor, Malaysia sebagai simbol kesatuan dan keberagam...

Saat suami bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya namun apa yang didapat oleh suami yang satu ini. simak ceritannya berikut ini : S (41), warga Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, telah melaporkan istrinya sendiri, L (34), ke polisi setelah berhasil memergoki istrinya itu berselingkuh dengan pria lain di rumah mereka sendiri. Kasubag Humas Polres Gunungkidul Iptu Ngadino telah membenarkan laporan tersebut. Dia mengatakan, S telah melaporkan istrinya tidur dengan seorang PNS warga Siraman, Wonosari, saat pulang kerja dari kantornya. S sehari-harinya bekerja sebagai penjaga malam di sebuah hotel yang tidak jauh dari rumahnya tersebut. Malam itu, dia pulang dengan rasa curiga karena rumahnya dalam keadaan gelap gulita padahal biasanya lampu di dalam rumah tidak pernah dimatikan pada malam hari. Lalu dia pun berusaha untuk menelusuri penyebab listrik mati. Namun, saat menelusuri, dia menemukan istrinya tengah tidur dengan lelaki lain di ka...

Polda Metro Periksa Pemred dan Pembawa Acara Kompas TV - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan memanggil Pimpinan Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi beserta Reporter Kompas TV Aiman Witjaksono, terkait laporan Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman atas kasus pencemaran nama baik. Pemanggilan keduanya dijadwalkan pada Jumat (29/9) mendatang, dimana keduaya dipanggil kepolisian menjadi saksi atas adanya laporan Aris yang melaporkan 3 media tanggapan pemberitaan perihal dirinya. “Iya mereka dipanggil, kan aku yang tanda tangani” ucap Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan ketika dikonfirmasi, Selasa (26/9). Berdasarkan informasi, Adi belum dapat memastikan kedua “presenter” televisi swasta nasional itu akan memenuhi panggilan sebagai saksi atau tidak. Sebelumnya, pelaporan Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman sudah diterima kepolisian Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/4219/IX/2017/PMJ...

Ini Respons Menhan Soal Polemik Impor 5.000 Senjata Api - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku sejatinya enggan terlalu menanggapi kontroversi pengadaan 5.000 senjata. Menurutnya, yang terang tidak ada persoalan dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara. "Saya sesungguhnya malas (menanggapi), alasannya yaitu (ungkapan) datang dari fatwa masing-masing, padahal yang namanya (pengadaan) senjata, ada aturannya, undang-undangnya," kata Menhan di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Selasa (26/9). Ryamizard menjelaskan, setiap pengadaan alutsista, baik untuk institusi keperluan sipil maupun militer pasti melalui dan harus atas persetujuan Kemenhan. Begitu juga soal penjulan alutsista, menurutnya, tidak ada yang tidak melalui persetujuan Kemenhan. Adapun, Menhan mengaku belum tahu soal pengadaan 5.000 senjata oleh institusi yang mencatut nama presiden ibarat pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Jadi begini, persoa...

Ada Operasi Asing Adu Domba TNI, Polri, dan BIN - Polemik pembelian senjata yang berujung pada ketegangan antara Polri, TNI, dan BIN merupakan operasi intelijen yang dilancarkan pihak gila untuk mengadu domba ketiga institusi tersebut. Begitu kata pengamat terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (25/9). Ridlwan mengaku sudah melaksanakan penelusuran untuk mencari akar dari memecah-belah ini. “Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi memecah-belah ini menggunakan medsos,” ujar Ridlwan di Jakarta. Dia kemudian menjabarkan penelusurannya. Pada tanggal 23 September pukul 22.00 muncul tanda pagar (tagar) di media umum #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topicdi Twitter. “Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun akun asli,” sambung alumni pascasarjana Kajian Intelijen UI itu. Tagar #PanglimaTantangBIN, ...

Forum Pancasila Banyuwangi: PKI Pernah Racuni Pemuda Ansor - Aktifis Forum Pancasila Banyuwangi, Tawali Datu Ganggas mengatakan, gagasan Nasakom yang didengungkan Presiden RI ke-I Soekarno pada prakteknya kurang membumi ditataran masyarakat bawah ketika itu khususnya di Banyuwangi, Jawa Timur. "Dulu, pada suatu masa, Bung Karno gegap gempita dengan gagasannya membangun aliansi Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom). Namun di tingkat lokal gagasan itu tidak selalu mampu berjalan mulus," papar ia pada wartawan di Jakarta, Selasa (26/09/2017). Ketika itu, lanjut dia, di Banyuwangi NU dan PNI di satu pihak berseteru dengan PKI di lain pihak. Perseteruan itu, ungkap dia, makin memanas lantaran PKI menunggangi momentun kompetisi politik pemilihan Bupati Banyuwangi sebagai mesin konflik. Akibat perseteruan itu, lanjut dia, konflik menjadi berdarah-darah. Konflik berdarah di Banyuwangi itu terjadi pasca G30S/PKI. Namun, kata dia, ketika itu PKI Banyuwan...

Kajian Felix Siauw Dibatalkan Setelah Mendapat Telepon Polisi - Kebebasan untuk mendalami agama dan berbagi kebaikan di negeri ini terancam. Hal ini yang dialami oleh dai kondang Ustadz Felix Siauw. Kajiannya di sebuah di perkantoran dibatalkan setelah menerima dering telepon dari polisi. "Barusan dapet kabar, salah satu kajian saya di kantoran dibatalkan karena panitianya ditelpon polisi minta dibatalkan, alhamdulillah," kata Ustadz Felix melalui akun Twitternya pada Senin (25/9/2017). Ia tidak menjelaskan secara rinci menyerupai apa peristiwa tersebut. Hanya saja, unggahan tersebut menerima beragama jawaban dari para pengikutnya. "Semoga angin kencang cepat berlalu Ustadz, ummat Islam selalu ditekan nihhh! Setiap hambatan ialah ujian naik kelas bagi kita semua," kata akun @MRahmatM212. "Masya Allah, itulah yg namanya pahala gratis dr Allah. Pahala dakwah meski tanpa berdakwah, karena udah niat. Pak polisinya smg selalu sehat," k...

Bareskrim Panggil DPP NasDem Terkait Kasus Pidato Viktor Laiskodat - Bareskrim Polri akan memanggil pihak DPP NasDem untuk dimintai keterangan atas kasus pidato politikus NasDem Viktor Laiskodat. Selain NasDem, pihak Sekjen DPR RI akan dipanggil. "Ya, agendanya ialah meminta keterangan dari DPP Partai NasDem dan Kesekjenan DPR RI. Kita akan segera kirimkan undangan, secepatnya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudofl Nahak kepada detikcom, Selasa (26/9/2017) Hingga ketika ini penyidik telah meminta keterangan saksi pelapor. Selasa (29/8), Ketua Umum GMD Lucky P Satrawiria sudah dimintai keterangan. Hari ini, saksi dari pelapor Iwan Sumule, anggota Gerindra, juga dijadwalkan diperiksa. Pantauan detikcom, Koordinator Tim Advokasi Pancasila Mangapul Silalahi, yang menjadi tim kuasa hukum Iwan Sumule, tiba di kantor Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, pukul 10.30 WIB. Dia bersama...

KSHUMI Sebut Presiden Bisa ‘Gebuk’ Komunis Pakai Perppu Ormas - Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI, Chandra Purna Irawan, SH mengatakan seharusnya dengan Perppu nomor 2 tahun 2017, pemerintah mampu mengambil tindakan kepada ormas atau individu yang terang-terangan membuatkan dan merepresentasikan paham komunis. “Sebagaimana dalam pasal 59 ayat (4) karakter C Perppu nomor 2 tahun 2017, yang berbunyi “Ormas dilarang, menganut, mengembangkan, serta membuatkan anutan atau paham yang bertentangan dengan pancasila,” kata Chandra mengutip pasal 59 ayat 4 karakter C Perppu Ormas dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (26/9). Bukan hanya itu, Chandra juga mengutip pasal 82A Perppu nomor 2 tahun 2017 adalah (1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara pribadi atau tidak pribadi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) karakter a dan karakter b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ata...

Presiden: Ada Infiltrasi Ideologi yang Ingin Gantikan Pancasila dan Memecah Belah Kita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ketika ini telaj terjadi infiltrasi ideologi yang bertujuan mengganti Pancasila.Presiden juga berpesan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak mengembangkan paham radikalisme di kampus-kampus atau perguruan tinggi tinggi di Indonesia. Presiden ketika memperlihatkan sambutan dalam program penutupan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (26/9/2017), sebagaimana keterangan tertulisnya, mengatakan, kala keterbukaan membuka celah yang besar bagi upaya-upaya infiltrasi ideologi. "Sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan laga domba kita. Keterbukaan tidak mampu kita hindari sehingga media umum sangat terbuka bebas untuk infiltrasi yang tidak kita sadari," ujar Presiden. Jokowi menyadari bahwa kemajuan tekn...

Jadi Corong Myanmar, Komisi I DPR RI: Copot Ito Sumardi! - Desakan semoga Ito Sumardi dicopot dari jabatan Duta Besar RI untuk Myanmar santer terdengar. Bahkan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Alamsyari turut mengamini desakan tersebut. Tokoh Islam Solo, Mudrik Sangidoe menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot duta besar RI untuk myanmar, Ito Sumardi. Ito dinilai tidak menjadi representasi kepentingan rakyat dan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, Ito Sumardi justru nampak sebagai corong pemerintah Myanmar. Pernyataan Ito perihal peristiwa berdarah di Myanmar sangat melukai rasa keadilan umat Islam di Myanmar dan di Indonesia. "Jokowi harus mencopot duta besar RI di Myanmar. Ito Sumardi lebih cocok menjadi ketua RT dari pada duta besar. Dia tidak becus urus peroalan di Myanmar. Bukan jadi duta besar tapi malah jadi corongnya pemerintah Myanmar," ujarnya Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Alamsyari sepakat dengan desakan tersebut. Pasalnya sebag...

Demo 299, 20 Ribu Personel dan 50 SSK Brimob Disiagakan - Kepolisian menyatakan siap melaksanakan pengamanan agresi demonstrasi yang akan dijalankan sejumlah ormas pada Jumat (29/9) mendatang. Puluhan ribu personel disiagakan untuk menjaga ketertiban agresi tersebut. "Tanggal 29 September, rencananya beberapa elemen masyarakat akan melaksanakan demo di gedung DPR dan MPR, kita juga telah menyiapkan anggota pengamanan sebanyak 20 ribu personel," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di Mapolda Metro Jaya, Selasa (26/9). 20 ribuan personel itu, menurut Idham terdiri dari personel Kepolisian dan TNI. Bahkan, Idham menyatakan akan menurunkan pertolongan pasukan Brimob dari kawasan lain. "Juga kami mendatangkan Brimob nusantara 50 SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekarang berdatangan dan kami tempatkan di beberapa titik lokasi strategis," kata Idham menjelaskan. Meski demikian, dengan jumlah sebanyak itu, Idham menyatakan tidak ada bahaya khusus....

Kapolres Tangerang Larang Anak Nonton Film G30S/PKI - Penayangan film G30S/PKI nyatanya, masih menjadi polemik terkait layak atau tidaknya untuk dipertontonkan. Salah satunya Kapolresta Tangerang, AKBP Sabilul Alif yang menegaskan tidak mengizinkan anaknya menyaksikan film G30S/PKI yang dikala ini tengah diputar di Indonesia. Pemutaran kembali film perihal penumpasan PKI tersebut merupakan isyarat dari pimpinan TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, guna mengingatkan kembali kepada generasi milenial ancaman PKI yang pernah tumbuh di bumi pertiwi. "Kalau aku langsung kepada anak aku tidak diperbolehkan nonton. Itu hak aku mengizinkan atau tidak," ujar Sabilul di Mapolresta Tangerang, Senin, 25 September 2017. Sabilul pun mengungkapkan, hingga dikala ini pihaknya belum mendapatkan adanya permohonan izin terkait pemutaran film tersebut di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. "Sementara belum ada yang minta izin. Kita tidak boleh berpolemik dengan hal i...

Kebijakan Berhutang Ala Jokowi Tidak Berbanding dengan Penerimaan Negara - Peneliti Institute For Development Of Economics And Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan permasalahan dari kebijakan Presiden Jokowi untuk berhutang ke luat negeri, lantaran tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan negara. Sehingga, kebijakan pemerintahan rezim Jokowi untuk berhutang menjadi beban fiskal bagi keuangan negara. “Sebenarnya yang dipermasalahkan dari hutang ialah pertumbuhannya tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan Negara terutama dari pajak,” kata Bhima ketika dihubungi aktual.com, di Jakarta, Selasa (26/9). “Akhirnya hutang malah menjadi beban fiskal alasannya ialah 14% lebih penerimaan pajak habis untuk membayar bunga hutang yang jumlahnya mencapai Rp219 triliun di 2017,” tambahnya. Tidak hanya itu, Bhima juga mengkritik pengolahan hutang pemerintahan presiden asal PDI Perjuangan tersebut. Sebab, faktanya perembesan belanja modal dari 2015-2016 mencapai 78% ...

Hasil Aksi 169, PKS Salurkan Dana Rp 1,2 M untuk Rohingya - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku telah menyalurkan dana kemanusiaan Rohingya sebanyak Rp 1,2 miliar kepada lembaga donor yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Dana untuk pengungsi Rohingya ini diterima secara simbolis oleh perwakilan dari DD, PKPU, dan Laziz Dewan Dakwah di Gedung MD DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/09/2017). Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mustafa Kamil, menuturkan, dana ini berasal dari penggalangan pada Aksi Bela Rohingya 169 yang diikuti beberapa ormas, Sabtu (16/09/2017) lalu di Jakarta Pusat. “Kami mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada masyarakat yang hadir dalam Aksi Bela Rohingya dan menitipkan amanah tunjangan untuk saudara kita Rohingya yang dipaksa meninggalkan tanah tempat tinggalnya,” ujar Mustafa kepada wartawan termasuk hidayatullah.com. Mustafa menambahkan, seluruh amanah dari akseptor agresi itu disalurkan m...

Masyarakat Solok Selatan Resah Oleh Penambangan Timah Asal Cina - Sebagian anggota masyarakat di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, galau dengan kehadiran perusahaan penanaman modal aneh yang mempekerjakan tenaga kerja aneh (TKA) asal Tiongkok. Pasalnya, perusahaan dan TKA itu menambang timah hitam di daerah penyangga hutan lindung di Kecamatan Koto Parik Gadang –sekitar 120 kilometer arah selatan Kota Padang. “Kami khawatir kegiatan tenaga kerja asal Tiongkok dalam menambang timah hitam itu mampu merusak ekosistem daerah peyangga hutan lindung milik kami,” ujar BY Antonorita, salah seorang anggota masyarakat yang juga pelopor dari Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI), dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (26/9/2017) di Solok Selatan. Penambangan timah hitam di areal 180-an hektare itu, menurut Eddy Alayzeus, salah seorang anggota masyarakat lainnya, telah mempekerjakan sekitar tujuh warga negara Tiongkok. Mereka tinggal di be...

Ulama: Mutlak, PKI Haram di Indonesia - Ketua Umum DPP Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) Prof Dr KH Deddy Ismatullah, SH, MA mendukung penuh langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memerintahkan menonton film G30S/PKI. Alasannya, film G30S/PKI menceritakan sejarah paling kelam yang pernah dihadapi bangsa Indonesia atas pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). "Saya berterima kasih kepada Panglima TNI yang sudah menunjukkan warning. Kita harus waspadai atas kebangkitan PKI," kata Prof Dr KH Deddy Ismatullah, SH, MA usai bertemu dengan pimpinan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). Menurutnya, PKI sudah terang bersalah kepada bangsa Indonesia. Karena telah melaksanakan pemberontakan dan pengkhianatan namun selalu gagal. Dalam aksinya PKI melaksanakan pembunuhan dan pembantaian terhadap santri dan kyai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak itu saja 7 Jenderal TNI juga tewas di...

Beda Keterangan Menhan dan Polri Soal Isu Senjata untuk BIN - Perbedaan pernyataan dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Mabes Polri terkait dengan isu pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Perbedaannya terkait dengan jumlah dan jenis senjata yang dipesan oleh BIN. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto pada Senin (25/9) mengatakan izin tersebut sudah dilayangkan BIN ke pihaknya. Setyo menjelaskan, senjata yang dipesan berjumlah 517 pucuk dan berjenis non military Kaliber 9 milimeter. Menurut Setyo, 517 pucuk senjata ini bukanlah hasil hibah Polri, namun dibeli eksklusif oleh BIN, dengan seizin Polri. Nantinya Polri akan membuat rekomendasi ke PT Pindad bahwa BIN diperbolehkan membeli jenis senjata dengan jenis yang ditentukan Polri. "Non military. Dia bukan senjata otomatis. Kalibernya, jenisnya, yang terang itu bukan senjata otomatis. Kalau senjata otomatis itu military pasti," ujarnya di Mabes Polri, Jalan Trun...

Ex Jurnalis BBC: Jurus Double-Bladed Sword Panglima TNI Membuat Konstelasi Politik Terang Benderang! - Drama 5,000 pucuk senjata telah terjelaskan dengan runtun dan tegas oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jendral, Anda telah mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya sesuai dengan data intelijen A1 yang Anda miliki. Yaitu, data yang Anda yakini kebenarannya. Bahwa ada upaya untuk memiliki ribuan pucuk senjata secara ilegal oleh institusi di luar TNI dan Polri. Bahwa pesanan senjata tsb, menurut infomasi A1 itu, mencatut nama Presiden Joko Widodo. Pak Jenderal, Anda telah melaksanakan peran Anda sebagai “the Commander in Charge”, sebagai Panglima operasional, yang mengemban kewajiban dan hak untuk menjaga keamanan seluruh rakyat. Meskipun penjelasan Anda itu kemudian bagaikan dianulir oleh “the Commander in Chief”, Panglima Tertinggi, melalui Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto. Dalam silsilah kekomandoan militer di Indonesia, tentu saja Anda harus mengh...

Polri Minta Rp 900 Miliar untuk Bentuk Densus Antikorupsi - Polri telah mengajukan dana Rp 900 miliar dalam RAPBN 2017. Dana tersebut akan digunakan untuk pembentukan elemen gres Densus Antikorupsi di institusi kepolisian. "Sementara yang kami olok-olokan segitu dulu (Rp 900 miliar)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Selasa (26/9). Jumlah tersebut, menurut Setyo, sudah berdasarkan kajian untuk kebutuhan dalam menangani banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Tahun ini, lanjut dia, berdasarkan data dari seluruh polda, sebanyak 1.000 kasus korupsi masuk di meja kepolisian. "Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia (dalam) satu tahun lebih dari 1.000 kasus. Kaprikornus dengan biaya yang demikian ini kami (harap) dapat (selesaikan) 1.000 lebih (kasus)," ucap Setyo. Sehingga dalam sudut pandang Setyo, jumlah tersebut tidak terlihat sangat muluk bila dibandingkan dengan mara...

Publik Trauma Jika Kapolri Akan Bekali Personelnya dengan Pistol Otomatis - Kapolri Jendral Muhammad Tito Karnavian ingin membekali personil Potlantas dan Sabhara dengan pistol semi otomatis. Menurutnya, hal ini untuk mengurangi ancaman kejahatan petugas saat berada di lapangan. Bersama dengan PT Pindad yang digandeng sebagai mitra lokal industri pertahanan, hasilnya Polri melahirkan pistol genggam yang berjulukan MAG 4. Namun, rencana Kapolri tersebut menuai kekhawatiran dari para masyarakat. Pasalnya senjata yang memiliki tingkat akurasi tembakan berada pada jarak 15 meter dengan menggunakan peluru tipe MU-1TJ alias peluru tajam tersebut dianggap terlalu membahayakan bagi masyarakat umum. Salah-satunya pemilik akun Afdholi yang mengaitkan dengan peristiwa penembakan oleh polisi terhadap satu keluarga di Lubuklinggau saat hendak menghadiri kondangan. “Masih ingat 1 keluarga di door di dlm mobil. Klo di bekali snjata ini makin seenak udel aja ya aja polisi...